LOLOS TAHAP II PPD TAHUN 2021 PKK MILENIAL JADI UNGGULAN INOVASI KABUPATEN MAGELANG

Kota Mungkid (11/02), Lolos penilaian tahap I, Kabupaten Magelang masuk dalam 10 besar nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penilaian tahap II dilaksanakan secara daring dalam bentuk presentasi, diskusi, dan wawancara oleh Tim Penilai Independen dan Tim Penilai Utama Provinsi Jawa Tengah. Berkenan hadir dalam acara tersebut Bapak Zaenal Arifin S.IP. dan Ibu Tanti Zaenal Arifin selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang yang mengikuti acara dari Rumah Dinas Bupati. Sedangkan undangan yang hadir di Command Center Room Pusaka Gemilang terdiri dari DPRD, Bappeda dan Litbangda, Kepala SKPD terkait, Camat, Koordinator PKK Milenial, Perwakilan Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masayarakat. Acara dimulai dengan pembukaan dan pemutaran video profil Kabupaten Magelang. Selanjutnya paparan disampaikan oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbangda, M. Taufiq Hidayat Yahya, S.STP., M.Si.

Dalam penilaian PPD 2021 ini, Kabupaten Magelang mengangkat inovasi unggulan PKK Milenial, satu dari sekian banyak inovasi di Kabupaten Magelang. Inovasi tersebut dipilih karena kesesuaian dengan tema RKP 2021 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. PKK Milenial adalah sebuah inovasi yang ditujukan untuk mengangkat kembali peran PKK, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Yang menjadi titik berat dalam inovasi ini adalah peran generasi milenial, baik laki-laki maupun perempuan, serta digitalisasi dalam melakukan strategi sosialisasi dan pembinaan 10 program pokok PKK.

“Karena terjadinya pandemi, kegiatan PKK nyaris vakum di tahun 2020. Pelibatan generasi muda ditujukan untuk mengembangkan strategi agar pelaksanaan 10 program pokok PKK tetap berjalan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.” demikian disampaikan Ibu Tanti Zaenal Arifin.       

Dalam diskusi selanjutnya, Bupati Magelang menyampaikan terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang dalam konteks spasial.

“Dengan ditetapkannya Borobudur sebagai Destinasi Super Prioritas, maka minimal ada 4 kecamatan yang menjadi prioritas penganggaran yaitu Kecamatan Borobudur, Salaman, Ngluwar, dan Mertoyudan. Namun demikian, kami harus memberikan rasa adil bagi masyarakat, untuk itu kami sampaikan ke Bappeda agar tetap melaksanakan asas pemerataan. Kabupaten Magelang tidak hanya Borobudur, tapi masih ada 20 kecamatan lainnya yang juga harus mendapatkan perhatian.” ungkap Bapak Bupati.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terkait dengan pelaksanaan refocussing anggaran, semua sudah dilaksanakan sesuai amanah peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada yang dikorbankan. Petunjuknya sudah jelas, yaitu efisiensi untuk belanja modal dan belanja barang/jasa. Infrastruktur jelas terjadi pengurangan, namun demikian anggaran tersebut kemudian dialokasikan kembali untuk masyarakat dalam bentuk 3 program prioritas sesuai yang diamanahkan yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Berkaitan dengan proses perencanaan, Kepala Bappeda dan Litbangda menjelaskan bahwa di Kabupaten Magelang telah melaksanakan proses bottom-up, top down, teknokratik, dan politik.

“Untuk mempermudah dalam implementasinya, maka sebelum SIPPD Kemendagri, telah dibangun sistem aplikasi SIPPAD yang terdiri dari 4 jendela, yaitu SIUMA untuk mewadahi usulan dari masyarakat, SIDUDES untuk usulan desa, SIPOKIR untuk usulan DPRD, dan SIPPD untuk merangkum semua usulan dan mensinergikannya dengan proses teknokratik menjadi RKPD dan Renja PD.” ungkapnya.