KEBERHASILAN KINERJA KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN

Kota Mungkid (24/04), Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus menerus menuju pada keadaan yang lebih baik. Bagi Pemerintah, pembangunan  merupakan upaya terencana melibatkan semua komponen politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masayarakat. Dalam sistem pemerintahan, perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan norma-norma dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan terbagi menjadi tiga yaitu perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan jangka pendek (1 tahun).

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai dokumen perencanaan yang harus dijadikan pedoman berupa RPJPD, RTRW, dan RPJMD. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana yang lebih detail baik yang mencakup lingkup Kabupaten/Kota maupun lingkup sektoral.

Berdasarkan penjelasan dari Direktorat Perencanaan Wilayah dan Kota Bappenas, keberhasilan kinerja kebijakan pemerintah ditentukan oleh tiga faktor yaitu identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan. Apabila pemerintahan menginginkan suatu kebijakan dapat memberikan manfaat dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat maka ketiga faktor tersebut harus dirumuskan secara benar. Perencanaan yang salah akan menghasilkan program yang salah, namun perencanaan yang benar belum tentu dilaksanakan secara benar. Dengan demikian mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan sampai dengan implementasi kebijakan merupakan satu kesatuan proses yang harus dilaksanakan dengan metode yang benar.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Berikut merupakan penjelasan dari setiap faktor sebagai penentu keberhasilan kinerja kebijakan pemerintah:

1.         Identifikasi masalah

Masalah adalah gap antara kondisi dengan apa yang diharapkan. Perumusan masalah didahului dengan pengumpulan data dan informasi. Dalam perencanaan pembangunan, data dan informasi mengenai kinerja masa lalu dibandingkan dengan standar maupun target yang ingin dicapai merupakan bahan dalam perumusan atau identifikasi masalah. Sesuatu dapat diangkat menjadi masalah ketika tidak memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan maupun target pembangunan yang diharapkan.

2.         Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan terdiri dari dua hal yaitu perencanaan dan penganggaran. Perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu sebuah perencanaan dalam pembangunan tidak dapat lepas dari penganggaran. Sebuah perencanaan akan dapat dilaksanakan apabila diikuti dengan penganggaran. Hal ini yang lebih dikenal dengan istilah money follow program yang artinya bahwa semua penganggaran dialokasikan sesuai dengan program yang direncanakan.

3.        Implementasi kebijakan

Faktor ketiga dalam penentu keberhasilan kinerja kebijakan dalam pembangunan adalah implementasi. Perencanaan yang benar, penganggaran yang mencukupi belum dapat mendatangkan keberhasilan apabila tidak diimplementasikan dengan benar baik secara fisik maupun manajerial. Dalam hal ini implementasi harus dikembalikan kepada niat awal permasalahan pembangunan yang ingin diselesaikan dengan mengacu pada perencanaan dan penganggaran yang telah disusun.