A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/bappeda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/bappeda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/bappeda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/bappeda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bappeda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/bappeda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/bappeda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

Program Studi Pendukung Prioritas Bupati

BAPPEDA KABUPATEN MAGELANG Berita Terkini

Apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan Pemerintah Kabupaten Magelang atas rencana pembukaan program studi baru di STPP Yogyakarta di Tegalrejo Kab. Magelang, karena prodi baru ini secara langsung mendukung pencapaian visi-misi Bupati. Demikian pesan apresitif disampaikan dalam forum public hearing.

          Public hearing dilakukan dalam rangka pengembangan kelembagaan, semula Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STTP) Magelang, menjadi Politeknik Pertanian Magelang (Poltama). Nama Poltama dihasilkan pada public hearing yang diadakan di Yogyakarta. Semula bidang kajiannya ‘peternakan’ diubah menjadi ‘pertanian’, sehingga cakupannya lebih luas. Semula satu program studi (penyuluhan peternakan) ditambah dengan membuka dua program studi baru.

Dua yang baru adalah program studi nutrisi ternak dan program studi teknologi produksi ternak. Profil lulusan nutrisi ternak adalah sebagai pelaku usaha pakan ternak ruminansia. Profil lulusan program studi teknologi produksi ternak sebagai pelaku industry pembibitan ternak. Jadi, outcome dari kedua prodi ini adalah entrepreneur atau wira usaha peternakan.  

          Sementara itu, delapan prioritas ditetapkan oleh Bupati Magelang untuk mewujudkan visi Kabupaten Magelang yang semakin SEMANAH (sejahtera, maju dan amanah) sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD 2014-2019, yaitu: 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Penanggulangan kemiskinan, 4. Infrastruktur, 5. Pengembangan sektor Unggulan (pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah dan pariwisata), 6. Pelsetarian lingkungan hidup,  7. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 8. Keamaman dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana.

Rata-rata lama sekolah atau mean year schooling (MYS) adalah indicator yang langsung terdukung oleh pembukaan prodi baru ini. Target RPJMD pada indicator ini pada tahun 2019 adalah 10 tahun. Capaian saat ini (tahun 2015) baru 7,02.

Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam  kegiatan pembelajaran secara formal. Cara menghitungnya, lulus SD sederajat: 6 tahun, SMP sederjat: 9 tahun, SMS sederajat 12 tahun, perguruan tinggi: 16. Dengan demikian, rata-rata lama sekolah penduduk Magelang saat ini: putus sekolah SMP kelas I atau kalau memakai cara penulisan saat ini kelas VII.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2010, indicator ini adalah ‘kombinasi antara patisipasi sekolah (APK, APM, APS), jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Dengan demikian  MYS ini bisa didaulat menjadi indicator kinerja utama (IKU), bahkan menjadi indicator kinerja inti atau IKI.

Perlu diingat bahwa menurut BPKP (badan pemeriksa keuangan dan pembangunan) pencapaian nilai AKIP (akuntabilitas kinerja pemerintaha), yang dalam RPJMD menjadi indicator kinerja nomor 18, yang saat ini nilainya baru CC, sementara targetnya B, dipengaruhi oleh kemampuan merumuskan/menetapkan dan mengukur IKU dan IKI.

 Indikator pendidikan lainnya, yang akan terdukung adalah angka partisipasi sekolah (APS). APS penduduk Kab, Magelang pada usia perguruan tinggi (19-24 tahun) sebesar 19,90 (data BPS terakhir tahun 2014). Lebih tinggi dari Temanggung 17,30 namun lebih rendah dari Purworejo 20,02; Wonosobo 22,07; dan Kota Magelang 25,75; serta Provinsi Jawa Tengah 20,48.  

APS diartikan sebagai tingkat partisipasi penduduk dalam bersekolah pada kelompok penduduk usia sekolah. Bedanya jika APM dan APK itu datanya berbasis sekolah, APS datanya disurvey dari rumah tangga. Dalam APS ini telah tercakup warga masyarakat yang sekolah di luar kabupaten, sehingga data APS, yang dikumpulkan BPS, dibandingkan data APK dan APM yang dikeluarkan Dinas Dikpora, angkanya lebih tinggi.

APS Kab. Magelang data terakhir 2014, pada jenjang SD sederajat APS-nya 99,56, lebih tinggi dari Prov. Jateng 99,51. Pada jenjang SMP sederajat APS-nya 93.24, lebih rendah dari Prov. Jateng 94,85. Pada jenjang SMA sederajat APS-nya 59.96, lebih rendah dari Prov. Jateng 67.54. Sementara taget nasional APS SD 99,09 dan APS SMP 94,71 serta APS SMA 70,61.

APS pada jejang SD, SMP dan SMA sederajat tidak secara langsung terdukung oleh perluasan STPP atau Poltama, namum dampak dari hadirnya remaja mahasiswa ditengah masyarakat akan berdampak besar bagi minat/animo remaja desa untuk terus belajar.

Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin SH, bahwa dampak ‘remaja yang masih kuliah’ yang hadir di lingkungan pedesaan, misalnya dalam rangka KKN, untuk menggugah animo remaja di pedesaan untuk tetap melajang, syukur kalau meneruskan pendidikan, yang berdampak pula pada pencegahan nikah pada usia dini.

Perlu disampaikan bahwa angka putus sekolah yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh nikah pada usia dini, berada di poros Ngablak, Pakis dan Tegalrejo.

Sektor Unggulan Pertanian.

Pada pencapaian prioritas pengembangan sector unggulan pertanian, akan terdukung oleh outcome/dampak dari lulusan pendidikan yang diarahkan pada pembentukan SDM terbaik di bidang wirausaha pembibitan dan pakan ternak.

Sampai saat ini sector pertanian adalah penyumbang terbesar pada produksi barang dan jasa (PDRB) di Kab. Magelang, demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi sector pertanian pada PDRB sebesar 27,83 persen atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan 25,29 persen, dengan kecenderungan menurun.

Namun, sector pertanian ini harus menampung 38,94 persen angkatan kerja. Akibatnya, sector ini kinerja produktivitas per tenaga kerja yang paling rendah, begitu juga tingkat upah dan kesejahteraannya. Gambar buram ini berlanjut jika jika dimasukan fakta bahwa sector pertanian pertumbuhannya apaling rendah, hanya 2,87 pada tahun 2014. Sementara ekonomi secara keseluruhan tumbuh 5,60 persen.

Sejahtera?

Visi sejahtera, maju dan amanah jika dijabarkan secara anak sekolah, maka sejahtera itu berarti produksi (juga konsumsi) barang dan jasa yang semakin banyak (more is better), maju berarti pembaruan dan inovasi metode-teknologi produksi (technology advancing). Penyuluhan pertanian sesungguhnya dalam rangka  memajukan teknologi pertanian, dengan jalan menghubungkan pusat-pusat innovator (misalnya perguruan tingggi) dengan petani, yang secara sekolahan disebut agree culture extension.

Sejahtera dan maju dalam visi-misi RPJMD bukan pemilahan secara sektoral tetapi merupakan tahapan dalam sebuah proses berurutan-berkesinambungan atau continuum.

Kesejahtaraan petani dapat diukur melalui nilai tukar petani (NTP).  NTP dalam RPJMD dijadikan indicator nomor 12, yang tergolong dalam indicator kinerja utama atau IKU.

NTP Kab. Magelang, menurut data terakhir dari BPS tahun 2013, tertinggi 106,48 (November) dan NTP terendah 104,10 (Maret). NTP tertinggi Provinsi Jawa Tengah sebesar 107,37 (Oktober) dan NTP terendah sebesar 101,66 (Desember). Untuk Nasional, NTP tertinggi   sebesar 105,67 (Januari) dan terendah 101,96 (Desember).

NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. NTP< 100, berarti petani mengalami deficit.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan petani secara umum di Kabupaten Magelang, pada tahun 2013 lebih baik atau meningkat 5,11 persen dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007.

Selama 2013 Nilai Tukar Petani menurut sublapangan usaha sebagian besar berada di atas angka 100, sebagai berikut: yang paling tinggi berada adalah tanaman perkebunan rakyat (117,04); diikuti oleh hortikultura (108,49) dan perikanan sebesar (104,57). Sementara rata-rata NTP yang paling rendah adalah tanaman pangan (102,39) dan terendah kedua pada petani peternakan yaitu sebesar 103,79. Informasi ini bisa dikaitkan dengan urutan tingkat kesejahteraan petani. 

NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Dari (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Untuk mendapat manfaat yang lebih besar dari data NTP, maka perlu difahamo komponen Ib dan It. Ib tersusun dari dua kompoen yaitu Konsumsi Rumah Tangga (KRT) dan  Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Indeks harga yang dibayar petani ini dapat menggambarkan tingkat inflasi pedesaan, karena Ib merupakan rata-rata harga eceran barang/jasa yang dibeli masyarakat pedesaan khususnya petani. Fluktuasi umumnya terjadi pada komponen KRT. Apabila indeks konsumsi rumah tangga tinggi, maka laju inflasi pedesaan juga tinggi. Oleh karena itu kebijakan pengendalian inflasi mempunyai andil dalam meningkatkan NTP, dan kesejahteraan. 

Penimbang yang digunakan untuk It adalah nilai produksi yang dijual petani dari setiap jenis barang hasil pertanian. Sebagai data pokok untuk penghitungan diagram timbang ini diperlukan tiga macam data yaitu kuantitas produksi, harga produsen dan persentase barang yang dijual (marked surplus).

Persentase marketed surplus adalah perbandingan antara nilai produksi yang dijual petani dengan nilai biaya produksinya untuk setiap jenis tanaman pertanian. Dengan demikian kebijakan yang diarahkan pada penurunan biaya produksi dan atau peningkatan produktivitas dapatpula meningkatkan NTP, dan kesejahteraan petani. Instrumen kebijakannya ya penerapan inovasi dan teknologi baru di bidang pertanian atau  agriculture extension.

Jadi banyak sekali indicator capaian visi-misi bupati yang terdukung oleh pembukaan program studi baru ini, sebaiknya diapresiasi jangan di-bully atau dinesoni.

Public hearing bertujuan menampung masukan dari pelaku usaha peternakan, dinas/instansi dari pusat-provinsi-kabupaten/kota, pengambil kebijakan, masyarakat peternakan, pemangku kepentinga lainnya, dan akademisi. Dari akademisi, antara lain, dari Univesrtas Diponegoro, Politeknik Pertanian Jember, dan UGM.

 

Ketua prodi pakan ternak Undip mengingtakan bahwa tambahan jurusan baru ini berada diluar rumpun keilmuan yang telah ada, yaitu ilmu komunikasi, oleh karena itu dalam membuka prodi baru harus dicermati kondisi sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, pasal 2, bidang ilmu yang ada saat ini masuk rumpun ilmu social (penyuluh peternakan: ilmu komunikasi) sementara dua prodi yang baru masuk rumpun ilmu terapan.

Sementara itu terkait profil lulusan, Undip menyarankan agar diperluas bukan hanya wirausaha pakan dan pembibitan, tetapi dapat juga menjadi birokrat, akademisi, penyuluh dan sebagainya.

Profesor Dr. Ir. Ali Agus  DAA. DEA., (Dekan Fakultas Peternakan UGM), menyampaikan model peternakan komprehensif (masterplan) yang bermula pada hulu, tengah dan hilir. Pada hulunya adalah teknologi breeding dan teknologi reproduksi, tengahnya budidaya sesuai jenisnya (potong, perah, dsb), pada hilirnya teknologi hasil peternakan dan social ekonomi peternakan. Pada fase hilir ini masalah rantai pemasaran dan kelembagaan dikupas tuntas. Sukses peternakan ditentukan kemampuan melakukan integrasi hulu, tengah dan hilir ini. Terima kasih professor. Budiono,  perencana madya bappeda Kab. Magelang.