A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/bappeda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/bappeda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/bappeda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/bappeda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bappeda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/bappeda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/bappeda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/bappeda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

Kajian Ketercapaian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Sarana Dan Prasarana Dan Kompetensi Lulusan Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Magelang

ASWANDI, S.Si, MT Berita Terkini

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur berdasarkan Physical Quality of Life Indek (PQLI) atau yang lebih di kenal dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun oleh tiga indikator yaitu: kesehatan,  pendidikan dan standar hidup layak.

IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2014 mencapai 66,35. Menurut klasifikasi yang ditetapkan Badan Pusat statistik (BPS) capaian IPM dengan nilai 60 ≤ IPM < 70 termasuk kategori “sedang”, Capaian nilai IPM 70 ≤ IPM < 80 termasuk kategori pembangunan manusianya “tinggi” dan capaian IPM < 60 termasuk kategori “rendah”. Dengan angka IPM 66,35 berarti pembangunan manusian di Kabupaten Magelang termasuk kategori sedang. Namun apabila nilai indeksnya diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga di wilayah eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang menduduki posisi ke-5 dari 6 Kabupaten Kota. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa tengah, Kabupaten Magelang berada pada posisi ke-25 dari 35 Kabupaten/Kota. Fakta di atas menjadi warning bagi Kabupaten Magelang untuk meningkatkan nilai IPM.

Sebagai salah satu indikator pembentuk IPM, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai indikator pendidikan, maka semakin tinggi pula sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan, baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan. Sumber Daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu, pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.  Upaya yang telah dilakukan antara lain adalah, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, bantuan biaya operasional sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan menetapkan berbagai kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan mengukur mutu penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola pendidikan adalah Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 4 dalam PP tersebut menyata­kan bahwa standar nasional pendidikan merupakan sarana untuk menjamin mutu pelayanan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian dan pembiayaan. Bila setiap satuan pendidikan telah dapat mencapai atau melebihi standar nasional pendidikan tersebut, maka mutu satuan pendidikan tersebut dapat dinyatakan tinggi.

Selanjutnya untuk mengukur kinerja institusi pendidikan, maka pemerintah telah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN SM). BAN SM merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menilai kinerja sekolah. Nilai kinerja sekolah diwujudkan dalam nilai akreditasi sekolah. Nilai akreditasi sekolah yang diberikan tergantung pada kinerja sekolah, yaitu seberapa jauh kinerja sekolah telah memenuhi butir-butir instrumen akreditasi. Sekolah yang kinerjanya sangat tinggi diberi peringkat Akreditasi A, Kinerja Tinggi diberi peringkat B, dan Kinerja Cukup diberi peringkat C, dan Kinerja Rendah dinyatakan tidak terakreditasi.

Berdasarkan hasil penelitian Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan tahun 2015 tentang kajian Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Magelang, diperoleh data hasil akreditasi Sekolah Dasar (SD), sebanyak 150 SD (24,9%) mendapat peringkat A (sangat tinggi), 441 SD (73,1%) mendapat peringkat B (tinggi), 4 SD (0,7%) mendapat peringkat C (Cukup) dan 8 SD (1,3) tidak diakreditasi (rendah). Apabila mengacu target Badan Akreditasi Nasional (BAN-SM) bahwa pada tahun 2015 minimal 40% sekolah disemua jenjang peringkat akreditasinya A, berarti capaian hasil akreditasi SD di Kabupaten Magelang masih jauh dari target.

Hasil akreditasi SD di Kabupaten Magelang dilihat dari rata-rata nilai komponen 8 (delapan) SNP adalah (diurutkan dari yang paling rendah) Standar Kompetensi Lulusan (K3) sebesar 77, berada pada kategori baik, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (K4) sebesar 78, masuk kategori baik. Standar Sarana Prasarana (K5) diperoleh nilai 81, pada kategori baik, Standar Isi (K1) sebesar 82 dan Standar Proses (K2) diperoleh nilai 82, berada pada kategori baik. Dari komponen Standar Penilaian (K8) diperoleh nilai sebesar 83, berada pada kategori baik. Komponen Standar Pengelolaan (K6) diperoleh nilai 84, pada kategori baik. dan nilai Standar Pembiayaan (K7) sebesar 88, berada pada kategori baik. Berarti bahwa rata-rata nilai komponen 8 (delapan) SNP jenjang SD di Kabupaten Magelang adalah baik.

Mengacu pada hasil penelitian, masih banyak Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang yang perlu ditingkatkan mutunya, karena masih ada SD yang peringkat akreditasinya C dan belum terakreditasi serta SD yang hasil akreditasinya berperingkat A baru mencapai 24,5%. Berkenaan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang ketercapaian  SNP  khususnya ketercapaian pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar kompetensi lulusan jenjang sekolah dasar.

 

 

Kerangka Teori

A.      Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan mendefinisikan Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.  Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam Peraturan Pemerintah  32 tahun 2013 disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a)  Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan prasarana; (f) Standar pengelolaan; (g) Standar pembiayaan; dan (h) Standar penilaian pendidikan.

B.       Mutu Pendidikan

Kata mutu sering disamaartikan dengan kata kualitas. Goetsch and Davis (2006) mendefinisikan kualitas sebagai berikut :”Quality is dynamic state associate with product, service, people, process, and environments that metts or excedds expectations”. Kualitas merupakan pernyataan yang dinamis yang terkait dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang dapat memenuhi atau melebihi yang diharapkan. Keadaan dinamik disini merujuk pada fakta bahwa apa yang dianggap bermutu dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan jaman. Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa unsur dari mutu atau kualitas tidak hanya barang dan jasa namun juga orang dan proses yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa tersebut serta lingkungan dimana barang dan jasa itu disediakan.

Menurut Philip B. Crosby,  mutu didefinisikan sebagai kesesuaian dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan (Conformance to requirement).Secara sederhana sebuah produk atau jasa dikatakan berkualitas apabila produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan yang meliputi bahan baku (input), proses produksi (proses), dan produk jadi (output). Dari definisi ini, mutu itu diartikan sebagai kesesuaian dengan standar yang ada.

Paradigma mutu dalam konteks pendidikan menurut Depdiknas (2001) mencakup input, proses, dan output. Lebih jauh dijelaskan bahwa input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, yang dimaksud sesuatu adalah berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi keberlangsungan proses.

Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input, makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Proses pendidikan merupakan proses berubahnya sesuatu mrnjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Menurut Cohn (1999) output pendidikan dapat membentuk: 1). Basic skills (kemampuan dasar). Keberhasilan siswa dalam mencapai kemampuan berhitung dan membaca ; 2). Vocational skills (kemampuan kejuruan). Dapat digunakan untuk bekal hidup di masyarakat (life Skills); 3). Creativity (kreativitas), merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan sekolah, dengan bertambahnya kreativitas anak (manfaat investatif); dan 4). Attitude (sikap). Salah satu fungsi sekolah adalah membentuk sikap yang “baik”. Sikap ini meliputi untuk sendiri, teman, keluarga, komunitas tertentu, masyarakat sekolah dan dunia dimana kita hidup.

Bertitik tolak dari beberapa pengertian tersebut, maka dalam konteks pendidikan, suatu pendidikan dianggap bermutu apabila mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, terutama peserta didik, sehingga terpuaskan. Bila dikaitkan dengan mutu pendidikan, maka mutu pendidikan adalah suatu kondisi dinamis yang meliputi orang, proses, produk, pelayanan, dan aspek organisasi lain yang memenuhi standar yang ditetapkan serta dapat memenuhi harapan konsumen. Dalam hal ini standart yang dimaksud adalah Standar Nasional Pendidikan dan konsumen yang dimaksud adalah siswa dan orang tua siswa.

C.       Akreditasi  Sekolah

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah institusi belajar. Akreditasi merupakan alat regulasi (self-regulated) agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2007: 3)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah, sekolah yang akan diakreditasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1)      Memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) sekolah

2)      Memiliki siswa pada semua tingkatan kelas

3)      Memiliki sarana dan prasarana pendidikan

4)      Memiliki tenaga kependidikan

5)      Melaksanakan kurikulum nasional

6)      Telah menamatkan peserta didik

Sedangkan komponen-komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian adalah:

1)      Kurikulum dan Proses Pembelajaran

2)      Administrasi dan Manajemen Sekolah

3)      Organisasi dan Kelembagaan Sekolah

4)      Sarana dan Prasarana

5)      Ketenagaan

6)      Pembiayaan

7)      Peserta didik

8)      Peran serta masyarakat

9)      Lingkungan dan Budaya Sekolah

 

D.       Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Evaluasi  diri  sekolah  adalah  proses  yang  mengikutsertakan  semua  pemangku  kepentingan yang  memungkinkan  sekolah  menilai  mutu penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Pendidikan Nasional (SNP), sehingga dengan demikian kekuatan dan kemajuan yang dicapai dapat diketahui, sementara aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi.        yang  memungkinkan  sekolah  menilai  mutu penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Pendidikan Nasional (SNP), sehinggadengan

Proses evaluasi diri sekolah merupakan siklus, yang dimulai dengan dibentuknya Tim Pengembang Sekolah (TPS) untuk melakukan evaluasi setelah mereka memperoleh pelatihan penggunaan Instrumen EDS ini. Tim mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja sekolah didasarkan atas indikator-indikator yang dirumuskan dalam Instrumen EDS.  Istrumen EDS pada penelittian ini sama dengan instrumen akreditasi sekolah. Hal ini didasarkan pada kesepakatan antara Badan Akeditasi Provinsi. Kegiatan ini melibatkan semua staf sekolah serta mengupayakan memperoleh pendapat dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Selama proses kegiatan dilakukan, diharapkan ada satu visi yang jelamenyangkut wujud kinerja sekolah yang diinginkan. Informasi yang dikumpulkan  digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek mana yang menjadi prioritas dalam perencanaan peningkatan dan pengembangan sekolah.

Tujuan EDS itu sendiri  adalah untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan sekolah, merupakan salah satu langkah dan tahapan dalam peningkatan mutu sekolah. Dengan melakukan EDS maka dapat dipahami bersama oleh segenap warga sekolah akan segala kelebihan dan kelemahan sekolahnya, sehingga langkah-langkah perbaikan dan titik fokus pengembangan sekolah dapat dilakukan dengan tepat. Karena itu EDS dapat menghemat waktu pencapaian tingkat mutu sekolah yang dikehendaki. Kegiatan EDS dapat dikaitkan atau diikuti oleh evaluasi eksternal, namun hal ini tidaklah menjadi keharusan, artinya evaluasi diri sekolah lebih baik diinternalisasikan sebagai bagian dari budaya peningkatan mutu sekolah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

E.       STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/ kota. SPM mengatur jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. SPM juga merupakan pelaksanaan disentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan dasar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kebupaten/kota pada pasal 2 menyebutkan bahwa : (1) Penyelenggaraan  pelayanan  pendidikan  dasar  sesuai  SPM  pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota. (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan meliputi pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

F.        Hubungan SNP, SPM dan EDS

Pemenuhan standar nasional pendidikan masih dirasakan sulit bagi banyak sekolah/madrasah, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP. Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk (1) memenuhi SPM, (2) secara bertahap memenuhi SNP, dan (3) secara bertahap memenuhi standar mutu di atas SNP.

Jika mutu sekolah/madrasah dipetakan melalui akreditasi, akan didapatkan peringkat akreditasi berupa A, B, C, atau TT (tidak terakreditasi), SPM lebih difokuskan pada sekolah/ madrasah yang belum terakreditasi, agar mereka setidaknya bisa mencapai peringkat akreditasi C, sedangkan EDS dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah setiap tahunnya sehingga dapat mencapai mutu yang lebih tinggi, misalnya dari TT ke C, dari C ke B, dan dari B ke A. Atau ada peningkatan nilai standar, dari 70 menjadi 75, 80 menjadi 90 dan sebagainya.

 

 

METODOLOGI

 

A.       Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan. Kekhasan penelitian kebijakan adalah keharusan merumuskan rekomendasi bagi pemecahan masalah fundamental terhadap pengambil keputusan yaitu pemecahan yang memiliki peluang besar untuk diimplementasi bagi kepentingan publik (Putra Nusa & Hendarman, 2012: 56). Menurut Nugroho (2011:228-229) penelitian kebijakan merupakan bidang penelitian sosial yang relatif baru. Pada awalnya ia hanya dipahami sebagai sebuah penelitian sebagaimana mafhumnya penelitian sosial khususnya dalam konteks penelitian survei kuantitatif. Pada perkembangannya penelitian kebijakan dipahami sebagai penelitian untuk merumuskan kebijakan dan kemudian dipahami sebagai penelitian tentang kebijakan.

B.       Metode Penelitian

Penelitian/kajian ini menggunakan metode campur sari (mixed method), yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Metode kuantitatif menggunakan survei dengan pengambilan sampel berdasarkan pada nilai hasil akreditasi dan wilayah Kecamatan. Metode kualitatif menggunakan Focussed Group Disscussion (FGD). Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner untuk mengumpulkan data tingkat ketersediaan sumber daya pendidikan berdasarkan 3 standar nasional pendidikan yang diteliti, data ketercapaian SPM pendidikan SD dan gambaran hasil EDS.

C.       Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Magelang sejumlah 605. Namun karena keterbatasan biaya, tenaga dan waktu, maka penelitian dilakukan pada sampel. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan formula dari Gay dan Diehl. Teknik sampling yang digunakan adalah stratified random sampling berdasarkan nilai hasil akreditasi dan wilayah Kecamatan di Kabupaten Magelang. Dengan demikian penentuan sampel tidak memperhatikan sekolah negeri atau swasta. Tahapan penentuan sampel adalah sebagai berikut :

a.         Menentukan jumlah sampel

Gay dan Diehl menuliskan, untuk penelitian deskriptif, sampelnya 10% dari populasi, penelitian korelasional, paling sedikit 30 elemen populasi, penelitian perbandingan kausal, 30 elemen per kelompok, dan untuk penelitian eksperimen 15 elemen per kelompok. (Reseach Methods for Business, LR. Gay dan P.L. Diehl, 1992). Pada Penelitian ini, sampel yang digunakan adalah minimal 10% dari populasi (605), sehingga sampelnya sejumlah minimal 61 Sekolah Dasar. Dikarenakan jumlah Kecamatan di Kabupaten Magelang ada 21, agar masing-masing kecamatan terwakili oleh sampel yang sama jumlahnya, diambil sampel sebanyak 63 SD.

b.        Menentukan SD yang menjadi sampel Penelitian

Tahapan dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

ü  Pada 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang dikelompokkan berdasarkan strata hasil akreditasi, yaitu sekolah dengan peringkat Akreditasi A dan B, dengan nilai 71-80, 81 – 90 dan 91 - 100

ü  Masing-masing Kecamatan diambil 3 sekolah secara random, pada masing-masing kelompok nilai.  Dengan demikian jumlah sampel keseluruhan = 3 x 21 = 63 sekolah.

D.       Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner, data primer dan FGD, yaitu  sebagai berikut:

1.        Kuesioner pengukuran ketercapaian standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana;

2.        Kuesioner pengukuran ketercapaian SPM Sekolah Dasar;

3.        Kuesioner Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Sekolah Dasar, yang dalam penelitian ini menggunakan instrumen akreditasi, yang menjadi sampel penelitian;

4.        Dokumen hasil akreditasi sekolah dasar tahun 2011 s/d 2015;

5.        Focussed Group Discussion (FGD) untuk memberi gambaran makna tentang capaian  standar standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana dan memperoleh informasi tentang upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai pendukung data yang diperoleh.

E.       Instrumen Penelitian

Instrumen yang di gunakan dalam pengumpulan data untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana pada sekolah sampel adalah : a) dokumen-dokumen yang terkait dengan evaluas diri sekolah, b) lembar angket dan FGD dengan para kepala sekolah.

F.        Analisis Data

1.        Statistik diskriprif

Ø Deskriptif kuantitatif dengan perhitungan rata-rata, dan persentase sehingga dapat menggambarkan tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan,  standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana.

Ø Deskriptif kualitatif untuk mengetahui tentang upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai pendukung data yang diperoleh.

2.        Korelasional

Korelasi product moment untuk mengetahui hubungan antara standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana prasarana dengan kompetensi lulusan.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.       Akreditasi Sekolah Dasar (SD)

Jumlah SD di Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2015 adalah 605. Tahun 2011-2015 telah dilakukan akreditasi pada 605 SD di Kabupaten Magelang dan tercatat hasilnya adalah sebagai berikut: sebanyak 185 SD (31%)  mendapat nilai A, 410 SD (68%) mendapat nilai B, 1 SD (0%) mendapat nilai C dan 9 SD (1%) belum diakreditasi. Jika dibandingkan hasil akreditasi tahun 2014 telah terjadi peningkatan pada hasil akreditasi tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah sekolah yang mendapat peringkat akreditasi A naik sebanyak 37 SD atau 6 %  (lihat tabel 4.3). Berarti bahwa secara umum ada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Magelang dilihat dari sisi peringkat hasil akreditasi.

Tabel 1.  Distribusi Hasil Akreditasi SD di Kabupaten Magelang

tahun 2011-2014 dan 2011-2015

Predikat

Tahun

2011-2014

 

 

2011-2015

 

 

A

B

C

Belum diakreditasi

Jumlah

A

B

C

Belum diakre-ditasi

Jumlah

Jumlah Sekolah

150

441

4

8

603

187

408

1

9

605

Persentase

24,9

73,1

0,7

1,3

100

30,9

67,4

0,2

1,5

100

 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa mayoritas peringkat hasil akreditasi SD tahun 2011-2015 adalah B yaitu sebanyak 408 sekolah (67,4 %). Berarti bahwa mayoritas SD di Kabupaten Magelang masuk kriteria Baik.

Hasil Akreditasi terbentuk dari nilai 8 (delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,  standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Pada penelitian ini, standar yang dikaji adalah standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,  standar sarana dan prasarana.

Dari  data  sekolah  yang  diakreditasi  pada  tahun  2011-2014 dan 2011-2015,  dapat  kita  gambarkan pencapaian standar kompetensi lulusan,  standar pendidik dan tenaga kependidikan,  standar sarana dan prasarana dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian SNP jenjang SD di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai Akreditasi standar kompetensi lulusan,  standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana di SD

 

Standar Pendidikan

Tahun Akreditasi

 2011 – 2014

2011-2015

Minimum

Maksimum

Rata-rata

Minimum

Maksimum

Rata-rata

Standar Kompetensi Lulusan

52

99

77

56

99

78

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

50

99

78

50

100

79

Standar

Sarana Prasarana

55

99

81

55

99

82

 

B.       Ketercapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a.        Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 secara rinci disebutkan bahwa Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI). Dari hasil kajian terhadap 63 sekolah responden, diperoleh hasil bahwa guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 PGSD sebesar 64,24%. Hal ini berarti bahwa masih ada 35,76% yang belum memenuhi kualifikasi. Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 bahwa Guru pada SD/MI harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV/S1 PGSD/PGMI, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kualifikasi Akademik guru SD di Kabupaten Magelang belum tercapai atau bisa dikatakan pencapaiannya masih rendah.

Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan minimal sesuai Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013  bahwa disetiap SD tersedia 2 (dua) guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dari hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV adalah 6,5 guru.

Dilihat dari status kepegawaian, guru yang berstatus PNS sebanyak 341 (53,96%) dan yang berstatus Non PNS sebanyak 291 (46,04%), namun apabila dipilah, untuk sekolah negeri guru yang berstatus PNS sebesar 68,67% dan Non PNS sebesar 31,33%.  Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru SD yang berstatus PNS masih kurang. Kekurangan jumlah guru PNS ini sebagai dampak dari moratorium pemerintah pusat terhadap pengadaan CPNS di Kabupaten Magelang, karena belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Magelang masih lebih dari 50 %.  Untuk memenuhi kekurangan guru ini, pihak satuan pendidikan mengangkat guru tidak tetap (GTT) yang dibiayai dari dana sekolah

Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan adalah bahwa setiap satuan pendidikan minimal memiliki 6 guru dan tersedia 1 guru untuk setiap rombongan belajar. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat 70,97 % sekolah yang memiliki jumlah guru memenuhi syarat minimal dan 29,03 % sekolah yang jumlah gurunya belum memenuhi syarat minimal.

b.        Kepala Sekolah

Indikator Standar PTK selanjutnya adalah Kepala Sekolah. Berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah disebutkan bahwa Kualifikasi Kepala Sekolah meliputi Kualifikasi Umum dan kualifikasi khusus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa semua responden Kepala Sekolah di Kabupaten Magelang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Dilihat dari pengalaman mengajar, rata-rata Kepala Sekolah SD di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata pengalaman mengajar selama 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu sebesar 96,8% memiliki pengalaman mengajar 5 tahun atau lebih dan sebesar 3,2 %  memiliki pengalaman mengajar selama 3-4 tahun (hasil analisis butir pada instrumen Akreditasi SD nomor 55).

c.         Tenaga administrasi

Standar untuk Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat sebanyak 46 (73%)  sekolah yang memiliki tenaga administrasi dan sisanya sebanyak 17   (27%) tidak memiliki tenaga administrasi, namun demikian terdapat 12,7 % sekolah yang memilki tenaga administrasi tetapi tidak memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat.

Mengacu Permendiknas tersebut di atas, data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Administrasi sekolah di kabupaten Magelang belum memadai, dengan kata lain penyediaan tenaga administrasi di SD belum terpenuhi atau belum tercapai,

d.        Tenaga Perpustakaan

Standar Tenaga Perpustakaan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 25 Tahun 2008. Beradasarkan hasil penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang yang memiliki tenaga perpustakaan sebanyak 44 SD (59,8%) dan sebanyak 19 SD (30,2%) belum memiliki tenaga perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan tenaga perpustakaan SD di Kabupaten Magelang belum tercapai.

e.          Tenaga Layanan Khusus

Petugas Layanan Khusus masuk dalam standar tenaga administrasi. Sesuai Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah menyebutkan bahwa standar administrasi sekolah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksanan urusan dan tenaga layanan khusus sekolah.

Berkenaan dengan standar tenaga layanan khusus, berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat 12 (19%) sekolah yang mempunyai 4 atau lebih jenis layanan khusus, 11 (17,5 %) sekolah memiliki 3 jenis layanan khusus, 3 (4,8%) memiliki 2 jenis layanan khusus dan 31 (49,2%) memiliki 1 jenis layanan khusus dan 6 (9,5%) tidak memiliki layanan khusus.

Berdasarkan hasil FGD diperoleh informasi bahwa, walaupun sekolah memiliki 2 atau lebih layanan khusus, tetapi fakta di sebagian besar sekolah, beberapa layanan tersebut dirangkap oleh satu orang.

            Berdasarkan penjelasan di atas, dari 5 indikator pencapaian standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (20%) indikator tercapai dan sisanya 4 (80%) indikator belum tercapai. Dapat disimpulkan bahwa Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang belum tercapai.

A.       Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Standar sarana rasarana SD/MI yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari : (1) satuan pendidikan (ketentuan rombongan belajar), (2) lahan, (3) bangunan gedung.

1.        Jumlah Rombongan Belajar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah rombongan belajar yang dimiliki satu SD minimum 6 (enam) dan maksimum 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.

Berdasarkan hasil kajian, dari 63 sampel penelitian diperoleh data sebagai berikut: SD yang memiliki jumlah rombongan belajar minimum 6 sebanyak 49 SD (77,8 %) dan SD dengan rombingan belajar maksimum 24 sebanyak 1 SD  (1,6%). Rata-rata jumlah rombongan belajar SD di Kabupaten Magelang adalah 7 rombongan belajar.

2.        Lahan

Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/olah raga. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 luas lahan yang dimiliki SD harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.

Berdasarkan hasil kajian terhadap SD yang menjadi sampel, diperoleh hasil bahwa rasio luas lahan per siswa sebesar 17,75. Dengan demikian untuk rasio luas lahan per siswa melebihi dari syarat minimum yaitu 11,1.

Namun karena sebagian besar sekolah dasar di Kabupaten Magelang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas maka lahan juga harus memenuhi ketentuan luas lahan minimum. Sesuai hasil kajian, untuk jumlah rombel sebanyak 7 rombel maka ketentuan luas minimum adalah 2.270 m2. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan adalah sebesar 2.391 m2, artinya bahwa sekolah dasar di Kabupaten Magelang sudah memiliki luas lahan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa luas lahan sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

3.        Bangunan Gedung

Sesuai Permendinas Nomor 24 Tahun 2007, bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa rasio luas lantai bangunan terhadap peserta didik adalah sebesar 6,28, dengan demikian ketentuan rasio luas lantai bangunan terhadap siswa terpenuhi. Apabila menggunakan ketentuan luas minimum lantai bangunan, diperoleh hasil rata-rata luas lantai bangunan adalah sebesar 871,55 m2, artinya bahwa luas minimum bangunan sesuai dengan ketentuan.

Sesuai Permendinas Nomor 24 Tahun 2007, ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk sebuah SD/MI sekurang-kurangnya harus memiliki  prasarana : 1) Ruang kelas; 2) Ruang perpustakaan; 3) Laboratorium IPA; 4) Ruang pimpinan; 5) Ruang guru; 6) Tempat beribadah; 7) Ruang UKS; 8) Jamban; 9) Gudang; 10) Ruang sirkulasi; 11) Tempat bermain/olah raga.

Dari 11 jenis prasarana yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, sesuai hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 26 sekolah (41,3 %) yang telah memiliki 9-11 jenis prasarana atau masih terdapat 58,7 % sekolah yang memiliki prasarana kurang dari 9 jenis prasarana.

4.        Ruang Kelas

Hasil analisis menggunakan data EDS dapat diketahui bahwa 73 % sekolah yang memiliki ruang kelas sesuai ketentuan dan masih ada 27 % sekolah yang ukuran, jumlah atau sarananya tidak sesuai ketentuan. Sarana yang sering tidak diperhatikan oleh sekolah antara lain tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding dan kotak kontak. Masih banyaknya ruang kelas yang tidak sesuai ketentuan disebabkan oleh tidak terealisirnya kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sejak tahun 2010. Namun demikian kondisi tersebut jika dibandingan dengan standar pelayanan minimal sudah memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, disebutkan bahwa untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar (98,4%) sekolah sudah mempunyai kelengkapan ruang kelas berupa meja kursi untuk siswa, 1 meja kursi guru dan papan tulis.

5.        Ruang Perpustakaan

Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat 19 % sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan. Sementara sekolah yang sudah memiliki ruang perpustakaan dilengkapi dengan buku teks, buku panduan pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lain, perabot, media pendidikan dan perlengkapan lain sebanyak 44,4 %.

Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan minimal, seharusnya setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi. Namun demikian hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah yang sudah memenuhi standar tersebut hanya sebesar 52,4 % atau masih ada 47,6 % sekolah belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Untuk buku teks pelajaran, sekolah yang sudah memiliki rasio 1 buku pelajaran untuk 1 siswa sebesar 71,4%, sisanya sebesar 28,6% sekolah memiliki rasio 1 buku pelajaran unutk 2 siswa.

Masih adanya sekolah yang belum memiliki perpustakaan tersebut karena adanya kendala pelaksanaan kegiatan DAK yang salah satunya adalah untuk pembangunan ruang perpustakaan.

6.        Laboratorium IPA

Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat 30,2 % sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA. Dari 69,8 % yang sudah memiliki laboratorium, hanya ada 25,4 % sekolah yang sudah memiliki sarana sesuai ketentuan.

7.        Ruang Pimpinan

Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan dan tamu lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 11,1% sekolah yang tidak memiliki ruang pimpinan dan hanya 42,9 % sekolah yang sudah memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan.

8.        Ruang Guru

Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

Untuk ruang guru, hasil analisis menunjukkan bahwa hanya ada 58,7 % sekolah yang sudah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan dan masih ada 4,8% sekolah yang tidak memiliki ruang guru.

9.        Tempat Beribadah

Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

Berkenaan dengan prasarana tempat beribadah, masih terdapat 17,5 % sekolah tidak memiliki tempat beribadah dan hanya 46 % sekolah yang sudah memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.

10.    Ruang UKS

Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.

Untuk Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), hanya 33,3 % sekolah yang sudah memiliki ruang UKS dengan luas dan sarana sesuai ketentuan, bahkan 12,7 % tidak memiliki ruang UKS.

11.    Jamban

Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk  setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah 3 unit. Untuk jamban, seluruh sekolah sudah memiliki jamban, namun demikian belum semua sesuai ketentuan baik terkait jumlah, ukuran maupun sarananya. Hanya 60,3 % sekolah yang sudah memiliki dengan jumlah, ukuran dan sarana sesuai ketentuan.

12.    Gudang

Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.

Untuk prasarana gudang, masih terdapat 15,9 % sekolah yang belum memiliki gudang dan hanya 28,6 % sekolah yang sudah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

13.    Ruang Sirkulasi

Untuk ruang sirkulasi, sekolah yang sudah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan sebanyak 50,8 % dan masih terdapat 17,5 % sekolah yang tidak memilik ruang sirkulasi.

14.    Tempat Bermain/Berolah Raga

Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk tempat bermain/berolah raga, hanya 44,4 % sekolah yang memiliki tempat bermain/berolah raga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan dan sisanya sebesar 55,6 % memiliki namun luas atau sarana belum sesuai ketentuan.

Hasil analisis untuk seluruh indikator standar sarana dan prasarana dengan menggunakan butir-butir akreditasi diperoleh hasil bahwa dari 25 butir akreditasi untuk standar sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase jumlah sekolah yang memiliki nilai A sebesar 59,2%, nilai B sebesar 21,3%, nilai C sebesar 10,3%, nilai D sebesar 8,6% dan nilai E sebesar 13,1%. Apabila target standar yang harus dicapai adalah nilai A, maka dengan demikian ketercapaian standar sarana dan prasarana baru tercapai 59,2%.

B.       Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

Hasil analisis dari EDS dengan menggunakan butir instrumen standar kompetensi lulusan menunjukkan bahwa rata-rata capaian untuk seluruh butir baru tercapai 45,94 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan masih rendah.

Untuk Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran dapat dilihat dari nilai ujian nasional sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa prestasi siswa yang ditunjukkan dengan hasil ujian nasional sekolah adalah 42,9% sekolah memiliki rata-rata lebih dari 8,00; 41,3 % memiliki rata-rata ujian nasional sekolah antara 7,01 – 8,00.

Apabila hasil ujian nasional dibandingkan dengan KKM, seluruh sekolah memiliki nilai ujian nasional diatas KKM. Apabila dirata-rata, nilai ujian nasional diperoleh rata-rata ujian nasional sebesar 7,9, sedangkan rata-rata nilai KKM sebesar 4,43. Perbedaan yang sangat jauh ini disebabkan oleh sekolah dalam menetapkan nilai KKM terlalu rendah. Sekolah tidak percaya diri jika menetapkan KKM agak tinggi, takut siswanya banyak yang tidak lulus. Disamping itu penetapan nilai KKM juga didasarkan adanya anak yang lambat belajar.

Indikator lain terkait kompetensi lulusan adalah siswa berperilaku minimal baik. Hasil analisis dari butir 37 menunjukkan bahwa hanya 31,7 % sekolah yang siswanya tidak ada yang melanggar peraturan sekolah.

C.       Hubungan Antar Standar

Hubungan variabel/standar satu terhadap variabel yang lain diketahui dengan menggunakan analisis korelasional. Analisis korelasi dilakukan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar variabel, kearah mana hubungan tersebut positif atau negatif, dan seberapa besar hubungan yang terjadi (yang dapat diukur).

1.        Hubungan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan standar kompetensi lulusan

Hasil korelasi antara variabel ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan variabel  ketercapaian standar kompetensi lulusan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,744 pada taraf signifikansi 0,01. Maknanya bahwa hubungan kedua variable tersebut pada kategori KUAT. Sehingga apabila terjadi permasalahan di variable ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan maka akan menjadi kendala yang berarti bagi upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan pencapaian standar kompetensi lulusan. Dan hubungan antara kedua variable tersebut bukan merupakan variabel yang terjadi karena factor kebetulan.

2.        Hubungan standar sarana dan prasarana dengan standar kompetensi lulusan

Hasil korelasi antara variable ketercapaian standar sarana prasarana dengan variable ketercapaian standar kompetensi lulusan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,710 pada taraf signifikansi 0,01. Maaknanya bahwa hubungan kedua variable tersebut pada kategori KUAT. Sehingga apabila terjadi permasalahan di variable ketercapaian standar sarana prasarana maka akan menjadi kendala yang bererti bagi upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan pencapaian standar kompetensi lulusan. Dan hubungan antara kedua variable tersebut bukan merupakan variabel yang terjadi karena factor kebetulan.

3.        Hubungan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dengan variable standar kompetensi lulusan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana secara bersama-sama memiliki pengaruh yang besar (jika dibandingkan dengan variable lainnya) terhadap pencapaian standar kompeten lulusan, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dan daerah, serta

 

 

 

KESIMPULAN

A.       Kesimpulan

1.        Ketercapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a.         Guru SD yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 PGSD sebesar 64,24 %, sisanya sebesar 35,76% belum memenuhi kualifikasi D-IV/S1 PGSD, berarti bahwa capaian standar kualifikasi guru masih rendah.

b.         Guru SD yang berstatus PNS sebesar 53,96 % untuk seluruh sekolah baik negeri maupun swasta dan yang berstatus non PNS sebesar 46,04. Khusus untuk sekolah negeri, guru yang berstatus PNS sebesar 68,67% dan yang berstatus non PNS sebesar 32,33%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru PNS masih kurang.

c.         Sekolah yang jumlah gurunya memenuhi syarat jumlah minimal sebesar 73,33% dan masih terdapat 26,67 % sekolah yang jumlah gurunya belum memenuhi syarat jumlah minimal.

d.         Semua Kepala Sekolah SD sudah memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan yaitu S1/D-IV Kependidikan dan sebagian besar sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari lima tahun.

e.         SD yang memiliki tenaga administrasi sekolah sebesar 73% dan sebesar  27 % SD belum memiliki tenaga administrasi sekolah. Keberadaan tenaga administrasi sekolah sangat penting agar pekerjaan-pekerjaan administratif tidak lagi menjadi beban pekerjaan guru yang mengakibatkan tugas pokok guru terabaikan.

f.          SD yang memiliki tenaga perpustakaan sebesar 69,8% dan asih terdapat 30,2 % sekolah yang belum memiliki tenaga perpustakaan.

g.         Sebagian besar sekolah baru memiliki 1 petugas layanan khusus, namun demikian kondisi di lapangan 1 orang petugas merangkap beberapa layanan seperti penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan dan pesuruh.

 

2.        Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana

a.         Lahan untuk satuan pendidikan sudah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.

b.         Bangunan gedung sudah memenuhi ketentuan rasio luas lantai bangunan terhadap peserta didik.

c.         Dari 11 jenis prasarana, sekolah yang memiliki 9-11 jenis prasarana sebesar 41,3% dan 58,7% sekolah memiliki prasarana kurang dari 9 jenis prasarana.

d.         Hasil EDS menunjukkan  bahwa capaian standar sarana dan prasarana sebesar 59,2%.

3.        Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

a.         Capaian standar kompetensi lulusan sebesar 45,94 %, berarti capaiannya masih rendah.

b.         Penentuan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) sekolah terlalu rendah.

4.        Hubungan antar standar

a.           Terdapat hubungan positif yang kuat (koefisien korelasi sebesar 0,74) antara Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Standar Kompetensi Lulusan.

b.           Terdapat hubungan positif yang kuat (koefisien korelasi 0,71) antara Standar Sarana dan Prasarana dengan standar Kompetensi Lulusan.

c.           Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Standar Pendidik dan tenaga kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana secara bersama-sama, dengan standar Kompetensi Lulusan.

d.        Standar Kompetensi Lulusan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana.

 

B.       Rekomendasi

1.        Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kebupaten Magelang

a.       Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga perlu memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

b.      Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga perlu penyusun regulasi yang mengatur syarat minimal guru non PNS yang membantu di SD adalah S1/D-IV.

c.       Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga perlu menginventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana di SD sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemenuhan standar sarana dan prasarana.

d.      Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga agar mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan Sarana dan prasarana di SD.

2.        Rekomendasi untuk Pemerintah Kebupaten Magelang

a.       Pemerintah Kabupaten perlu mengusulkan kepada pemerintah pusat pemenuhan kekurangan guru PNS.

b.      Pemerintah Kabupaten perlu menyusun kebijakan pengadaan guru kontrak di SD sesuai kemampuan keuangan daerah.

c.       Pemerintah Kabupaten perlu mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat agar diadakan formasi PNS tenaga administrasi sekolah dan tenaga perpustakaan di SD.

d.      Pemerintah Kabupaten perlu menyusun kebijakan penyediaan tenaga administrasi sekolah sesuai kemampuan keuangan daerah.

e.       Pemerintah Kabupaten perlu menyusun kebijakan penyediaan tenaga perpustakaan sekolah sesuai kemampuan keuangan daerah.

3.        Rekomendasi untuk Sekolah (Satuan Pendidikan)

a.       Sekolah perlu mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam mengatasi keterbatasan tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar kompetensi lulusan.

b.      Guru perlu selalu meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus

c.       Sekolah dan Warga sekolah harus kreatif dan inovatif dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar kompetensi lulusan

4.           Dikarenakan terdapat hubungan positif dan signifikan antara Standar Pendidik dan tenaga kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana secara bersama-sama dengan standar Kompetensi Lulusan, maka untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, sekolah, masyarakat dan stakeholder pendidikan secara terpadu perlu menyatukan langkah untuk meningkatkan standar tenaga pendidik dan kependidikan dan standar sarana dan prasarana

 


DAFTAR PUSTAKA

 

Goetsch, Davis D.L; Davis, Stanley B, 2006, Quality Management; Introduction Total Quality Management for Production, Processing, and Service; Fitt Edition; Pearson, Prentice Hall).

Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 78 - See more at:

Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), hal. 121

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Jakarta:  Sekretariat Negara RI.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtiadiyah (SD/MI). Jakarta: Depdikas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Jakarta, Depdiknas.

Evaluasi Diri Sekolah, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.